Linimasa medsos lagi rame banget sama video seorang istri pejabat di Tabalong, Kalimantan Selatan, yang tampak dikipasi pakai kipas tepas oleh beberapa orang saat peringatan Maulid Nabi. Adegan itu langsung jadi bahan perdebatan: ada yang bilang itu tradisi turun-temurun, ada pula yang nyebutnya feodalisme yang nggak pantas dipamerkan di ruang publik. Camat setempat pun angkat bicara membela tradisi bernama Batalam Bakipas Pangeran. Tapi pertanyaannya, kenapa momen sekecil itu bisa viral dan bikin netizen se-Indonesia panas? Yuk, kita bedah dari warung kopi.
Kronologi Viral: Kipas Tepas dan Panggung Maulid yang Jadi Sorotan
Peristiwa ini terjadi dalam rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di sebuah kecamatan di Kabupaten Tabalong. Dalam video berdurasi pendek yang beredar di TikTok dan X, terlihat seorang perempuan mengenakan pakaian adat atau busana resmi duduk di kursi utama. Di belakang dan sampingnya, beberapa orang berdiri sambil mengipasi dengan kipas tepas—kipas anyaman khas Banjar yang biasanya dipakai dalam upacara adat.
Netizen yang nggak paham konteks langsung nyamber. “Ini Maulid Nabi atau penobatan raja?” tulis satu akun. Yang lain menambahkan, “Kipas-kipas gini yang bikin kita nggak maju-maju.” Tapi tak sedikit pula yang membela. “Itu tradisi Batalam Bakipas Pangeran, sudah ada sejak zaman dulu. Jangan samakan dengan feodalisme modern,” balas seorang warga di kolom komentar.
Karena ramai, Camat setempat akhirnya memberikan klarifikasi. Ia menjelaskan bahwa tradisi tersebut merupakan bagian dari adat istiadat setempat yang sudah berlangsung puluhan tahun, bukan bentuk penjilatan atau pengultusan terhadap pejabat. “Ini murni budaya, bukan feodalisme,” tegasnya, seperti dikutip dari beberapa media lokal.
Akar Tradisi Batalam Bakipas Pangeran: Antara Adat Banjar dan Simbol Kehormatan
Batalam Bakipas Pangeran bukan sembarang tradisi. Dalam masyarakat Banjar, “batalam” berarti beralas atau duduk di atas alas khusus, sedangkan “bakipas” berarti dikipasi. Istilah “Pangeran” di sini merujuk pada gelar bangsawan atau tokoh yang dihormati. Jadi, secara harfiah, tradisi ini adalah cara masyarakat memberi penghormatan kepada tamu agung atau tokoh yang dianggap punya kedudukan tinggi.
Menurut catatan budaya, tradisi ini kerap muncul dalam acara-acara besar seperti pernikahan adat, penyambutan tamu kehormatan, hingga peringatan hari besar keagamaan. Kipas tepas yang digunakan juga bukan kipas sembarangan—anyamannya punya motif dan filosofi tertentu, melambangkan kesopanan dan penghormatan.
Namun, dalam konteks Maulid Nabi, penggunaan tradisi ini memicu pertanyaan: apakah pantas menghormati manusia dengan cara yang mirip dengan penghormatan kepada raja? Di sinilah titik gesekan antara pelestarian budaya dan nilai kesetaraan yang dijunjung masyarakat modern.
"Tradisi itu bukan pelanggaran hukum, tapi cara kita menampilkan tradisi di ruang publik yang serba terrekam ini yang perlu diatur. Jangan sampai niat melestarikan budaya malah jadi bahan olok-olok netizen karena minim konteks. Edukasi soal adat harus jalan bareng dengan literasi digital." — Om Lambe Curah
Analisis Dampak: Feodalisme, Psikologi Sosial, dan Hukum Siber
Dari kacamata sosiologi, apa yang terjadi di Tabalong adalah benturan antara budaya lokal dan nilai egaliter yang digaungkan media sosial. Masyarakat Indonesia makin kritis terhadap simbol-simbol yang dianggap feodalistik, terutama jika melibatkan pejabat publik. Psikolog sosial menyebut fenomena ini sebagai “efek cermin”: netizen melihat perilaku pejabat sebagai cerminan karakter pemimpin, dan ketika ada yang dianggap berlebihan, responsnya bisa keras.
Dari sisi hukum siber, video yang tersebar bisa memicu dua hal: pencemaran nama baik (Pasal 27A UU ITE) jika ada narasi fitnah, atau justru menjadi bukti ketidakpekaan sosial. Namun, selama kontennya faktual dan tidak menyerang pribadi, kritik adalah hak publik. Yang bahaya adalah doxing dan ujaran kebencian yang menyasar individu.
Secara finansial? Mungkin terdengar jauh, tapi tradisi semacam ini sering melibatkan biaya besar: sewa kipas tepas, konsumsi, hingga honor petugas adat. Jika dibiayai APBD, publik berhak bertanya soal efisiensi anggaran. Jika swadaya, tetap saja ada potensi pemborosan yang bisa dialihkan ke hal lebih produktif.
| Aspek | Pandangan Pro-Tradisi | Pandangan Kontra-Feodalisme |
|---|---|---|
| Legalitas | Tidak melanggar hukum, bagian adat | Bisa jadi pelanggaran etika pejabat |
| Anggaran | Swadaya masyarakat, bukan APBD | Perlu audit transparansi |
| Dampak Sosial | Melestarikan budaya lokal | Memperkuat jarak sosial pejabat-rakyat |
| Respons Netizen | Minta hormati adat | Kritik keras, sebut feodalisme |
Edukasi Gaya Hidup & Literasi Digital: Cara Cerdas Menyikapi Tradisi di Era Viral
Buat kita yang cuma bisa nonton dari layar HP, ada beberapa pelajaran penting:
- Jangan buru-buru menghakimi. Pahami konteks budaya sebelum berkomentar. Tradisi Batalam Bakipas Pangeran mungkin aneh di mata orang luar, tapi bagi warga Tabalong itu bagian dari identitas.
- Pejabat publik harus sadar kamera. Di era semua serba direkam, simbol kehormatan bisa jadi bumerang. Lebih baik tampil sederhana daripada viral karena dianggap feodal.
- Literasi digital itu wajib. Sebelum share, cek dulu sumber dan latar belakang. Jangan sampai kita jadi bagian dari badai komentar yang tidak berdasar.
- Awasi anggaran. Jika acara seperti ini pakai uang rakyat, tanyakan transparansinya. Jangan hanya heboh di medsos tanpa tindakan nyata.
Selain itu, dari sisi hukum, kita perlu tahu bahwa UU ITE bisa menjerat siapa saja yang menyebar hoaks atau ujaran kebencian terkait isu ini. Jadi, kritik boleh, tapi tetap santun dan berbasis fakta.
Kesimpulan: Antara Melestarikan Budaya dan Menjaga Egalitarianisme
Viralnya istri pejabat Tabalong yang dikipasi kipas tepas bukan sekadar drama sehari. Ini cerminan bagaimana masyarakat kita masih berjuang mencari titik temu antara warisan budaya dan nilai kesetaraan modern. Camat membela tradisi, netizen menyebut feodalisme. Keduanya punya argumen. Tugas kita adalah menjadi penonton yang cerdas: tidak ikut arus kebencian, tapi juga tidak tutup mata pada ketidakpantasan.
Yang jelas, di era digital ini, setiap gerak pejabat dan keluarganya akan selalu jadi sorotan. Mau tidak mau, mereka harus beradaptasi dengan standar publik yang makin kritis. Sementara kita, sebagai netizen, tetap jaga etika dan logika. Jangan sampai kita sibuk mengkritik feodalisme, tapi sendiri bersikap feodal di kolom komentar.
