Kabar seputar dugaan perkara dana sembilan koma lima miliar rupiah yang menyeret nama pengusaha Fenti di Palembang mendadak menyita perhatian warganet. Namun di tengah ramainya spekulasi liar di media sosial, tim kuasa hukum Fenti tampil membongkar berkas perbankan, sertifikat hak milik, dan dokumen kepolisian yang memperlihatkan sisi lain dari sengketa bernilai fantastis ini.

Kisah ini bermula saat kabar pelaporan Fenti oleh rekan bisnisnya berinisial L mencuat ke ruang publik. Angka Rp9,5 miliar tentu bukan nominal kecil, sehingga warganet dengan cepat melempar praduga seputar penipuan, penggelapan, hingga tudingan cek tanpa dana. Kendati demikian, menilai sengketa hukum hanya dari potongan pembicaraan di linimasa medsos sering kali mengaburkan fakta material yang sebenarnya tercatat rapi di atas kertas perjanjian resmi.

Guna meluruskan kesimpangsiuran informasi, advokat senior M. Sanusi AS, SH, MH selaku kuasa hukum resmi Fenti menyampaikan kronologi utuh versi pembelaan hukum mereka. Berkas yang dipaparkan bukan sekadar sanggahan lisan, melainkan deretan bukti administratif perbankan serta dokumen notariil yang membedah relasi bisnis kedua pihak dari akar mulanya.

Duduk Perkara: Mengapa Kasus Ini Dinilai Murni Wanprestasi Perdata

Poin paling mendasar yang ditegaskan tim hukum Fenti adalah batas tegas antara delik pidana dan hubungan keperdataan. Menurut Sanusi, transaksi antara kliennya dan pelapor L merupakan urusan pinjam-meminjam modal bisnis yang sah, bukan rekayasa tipu muslihat yang dirancang untuk merugikan pihak lain sejak awal perjanjian.

Dalam tata hukum perikatan nasional, pihak yang belum mampu melunasi kewajiban finansial masuk ke kategori wanprestasi atau cidera janji sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Sengketa semacam ini semestinya diuji melalui mekanisme gugatan perdata di Pengadilan Negeri, bukan dialihkan secara sepihak ke ranah pasal 378 tentang penipuan atau pasal 372 KUHP tentang penggelapan.

Upaya membawa urusan utang-piutang bisnis ke koridor kepolisian kerap dipandang praktisi hukum sebagai bentuk kriminalisasi sengketa perdata. Pola ini sering digunakan untuk memberi tekanan psikologis agar debitur terdesak melunasi tagihan di bawah ancaman pidana. Padahal, yurisprudensi Mahkamah Agung secara konsisten menyatakan bahwa perselisihan yang berpangkal dari ikatan perdata tidak dapat dipidana selama tidak ditemukan niat jahat atau pemalsuan identitas pada saat kesepakatan dibuat.

"Hukum kita memiliki rel yang sangat tegas: utang-piutang itu wilayah perdata, bukan gelanggang adu ancam pasal pidana. Ketika agunan nyata diserahkan dan cicilan miliaran telah mengalir ke rekening pelapor, menuduh ada niat penggelapan sejak awal adalah kesimpulan yang melompati nalar logika hukum yang sehat." — Om Lambe Curah

Fakta Jaminan Aset dan Arus Pengembalian Rp2,81 Miliar

Tuduhan penipuan murni umumnya bercirikan debitur yang melarikan diri tanpa jejak, tanpa agunan, serta tanpa pengembalian uang sama sekali. Fakta material yang disodorkan tim kuasa hukum Fenti justru menampilkan kondisi yang bertolak belakang.

Berdasarkan keterangan resmi tim hukum, Fenti telah menyerahkan jaminan kebendaan bernilai ekonomis tinggi kepada pelapor L. Agunan tersebut resmi diikat melalui akta kesepakatan tertanggal 30 Oktober 2024. Aset yang diserahkan meliputi:

  • Satu unit rumah toko (ruko) strategis di kawasan Karya Jaya, Palembang.
  • Satu unit rumah tinggal keluarga di kawasan Macan Lindungan, milik orang tua Fenti.
  • Satu unit rumah tinggal pribadi yang tercatat atas nama sah suami Fenti, Junaidi.

Penyerahan tiga aset properti bernilai miliaran rupiah ini menunjukkan adanya iktikad baik dari debitur. Selain agunan fisik, tim advokat juga memegang bukti mutasi rekening yang mencatat bahwa pengembalian dana telah berjalan secara berkala.

Dalam rentang Oktober 2024 hingga Mei 2025, Fenti tercatat telah mencicil pembayaran pengembalian dana senilai Rp2.816.500.000 (dua koma delapan puluh satu miliar rupiah) langsung ke rekening pihak pelapor. Bukti transfer perbankan ini mempertegas bahwa tidak ada iktikad melarikan modal, sehingga perhitungan sisa kewajiban semestinya diselesaikan melalui rekonsiliasi finansial yang transparan.

Komponen SengketaKlaim Pelapor / Persepsi PublikBukti Fakta Tim Kuasa Hukum FentiImplikasi Hukum
Sifat TransaksiDugaan penipuan dan penggelapan investasi modalHubungan pinjam-meminjam modal bisnis yang sahRanah perdata (Pasal 1243 KUHPerdata), bukan delik pidana
Jaminan Aset (Agunan)Dianggap tanpa jaminan nyata berkekuatan hukumTiga unit properti (Ruko Karya Jaya, Rumah Macan Lindungan, Rumah Suami) via akta 30 Oktober 2024Membuktikan iktikad baik debitur dalam menjamin kewajiban
Realisasi PembayaranSeluruh dana pokok Rp9,5 miliar dituduh dibawa kaburBukti setoran bertahap Rp2.816.500.000 periode Oktober 2024 sampai Mei 2025Menggugurkan tuduhan penggelapan total karena cicilan riil berjalan
Status Cek Rp5 MiliarDituding sebagai penerbitan cek kosong bodongTelah dibatalkan resmi sesuai prosedur perbankanInstrumen batal tidak dapat ditagihkan sebagai dasar pidana
Status Cek Rp2 MiliarDiklaim sebagai cek penipuan milik terlaporBukan diterbitkan oleh rekening atas nama FentiGugur karena kekeliruan subjek penuntut (error in persona)
Kasus Mobil RentalDisebut ada rekam jejak tindak pidana penggelapanPenyidikan resmi dihentikan lewat SP3 Polda SumselPerkara selesai tuntas lewat perdamaian dan status hukum bersih

Polemik Cek Bilyet Giro: Mengurai Status Rp5 Miliar dan Rp2 Miliar

Isu lain yang memanaskan perbincangan publik adalah tuduhan seputar instrumen perbankan. Pada transaksi bisnis berskala besar, warkat cek dan bilyet giro kerap dimanfaatkan sebagai jaminan pembayaran berkala.

Tim kuasa hukum Fenti memberikan rincian teknis untuk meluruskan kesalahpahaman tersebut:

  1. Status Cek Senilai Rp5 Miliar: Kuasa hukum menerangkan bahwa lembaran cek senilai Rp5 miliar telah dibatalkan secara sah. Dalam regulasi perbankan, warkat yang telah dibatalkan atas kesepakatan tidak lagi berstatus sebagai alat bayar tunai yang dapat dieksekusi seketika.
  2. Bantahan Cek Senilai Rp2 Miliar: Terkait cek senilai Rp2 miliar yang dipersoalkan pelapor, pihak advokat membantah tegas bahwa warkat tersebut diterbitkan oleh Fenti. Menimpakan tanggung jawab pidana atas dokumen yang tidak diterbitkan oleh terlapor jelas tidak memiliki landasan hukum yang sah.
  3. Penyerahan 17 Lembar Bilyet Giro Senilai Rp8,25 Miliar: Terlapor juga telah menyerahkan 17 lembar bilyet giro sebagai jaminan tambahan untuk melunasi sisa kewajiban senilai Rp8,25 miliar dalam kerangka restrukturisasi pembayaran utang.

Status SP3 Kasus Mobil Rental: Klarifikasi Catatan Hukum Terlapor

Isu seputar sengketa dana Rp9,5 miliar ini sempat dibumbui kabar bahwa Fenti pernah tersangkut perkara pidana kendaraan sewa. Hal ini sempat dipakai sebagian pihak untuk menggiring opini buruk terhadap reputasi terlapor.

M. Sanusi AS meluruskan bahwa perkara mobil rental tersebut bermula dari kesalahpahaman teknis operasional armada. Permasalahan tersebut telah rampung lewat jalur perdamaian dan musyawarah tanpa menyisakan kerugian bagi kedua pihak. Kepolisian Daerah Sumatera Selatan pun telah resmi menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), sehingga status hukum kliennya dalam perkara itu telah bersih dan berkekuatan hukum tetap.

Pelajaran Finansial dan Literasi Kontrak Transaksi Jumbo

Perkara perdata yang bergulir di Palembang ini memberikan catatan berharga bagi pelaku bisnis yang kerap mengelola permodalan bernilai tinggi. Beberapa pedoman penting yang patut diperhatikan meliputi:

  • Legalisasi Notariil yang Mengikat: Transaksi pinjaman bernilai besar wajib dituangkan ke dalam akta otentik notaris dengan klausul pengakuan utang yang berkekuatan eksekutorial langsung.
  • Pengikatan Agunan yang Sempurna: Penyerahan sertifikat properti sebaiknya langsung ditindaklanjuti dengan pemasangan Hak Tanggungan resmi di hadapan PPAT guna menghindari ketidakpastian hukum di kemudian hari.
  • Pencatatan Riwayat Transaksi yang Rapi: Menyimpan seluruh bukti transfer bank secara kronologis merupakan perlindungan terpenting bagi debitur untuk membuktikan adanya itikad baik dalam melunasi kewajiban.

Melihat rangkaian bukti yang diungkap tim hukum Fenti, publik diharapkan lebih matang dalam memilah antara sengketa bisnis yang mengalami hambatan likuiditas dan tindak pidana murni. Penghormatan terhadap proses hukum yang objektif tetap menjadi kunci utama dalam penyelesaian perselisihan finansial ini.